Polri Mantapkan Reformasi Birokrasi

JAJARAN Kepolisian RI (Polri) berkomitmen terus menjalankan reformasi birokrasi. Pada HUT Ke-63 Bhayangkara pada 1 Juli 2009, Kapolri Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri menegaskan bahwa reformasi birokrasi itu diperlukan untuk memperkokoh citra Polri yang tegas dan humanis sebagai dasar untuk membangun kemitraan baik dalam tatanan lokal, nasional, regional, dan global.

Semua itu perlu dilakukan karena Polri menyadari tantangan ke depan semakin berat. Tantangan itulah yang harus dijawab Polri sejak resmi memisahkan diri dari TNI sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor 6 Tahun 2000 tentang pemisahan Polri dari TNI, yang diperkuat juga oleh TAP MPR Nomor 7 Tahun 2000 mengenai Peran TNI dan Polri.

Untuk menjalankan reformasi itu, Polri menempuh langkah-langkah yang bersifat strategis dengan sasaran pembenahan pada aspek instrumental, struktural, dan kultural.

Dari aspek instrumental dan struktural, Polri sudah melakukan pembenahan yang cukup berarti dalam pengembangan Polri sebagaimana yang telah dicapai selama ini. Sedangkan dari aspek kultural di tubuh Polri, Kapolri mengakui masih perlu pembenahan karena belum berjalan sesuai keinginan dan harapan masyarakat pada umumnya.

Oleh karena, Polri menetapkan grand strategy Tahap I dengan membangun kepercayaan publik (trust building) yang merupakan bagian dari potret besar reformasi birokrasi yang telah dicanangkan Pemerintah pada 30 Januari 2009 serta seperti diamanatkan Undang-undang No 17 Tahun 2007.


Dari program reformasi birokrasi Polri yang telah diresmikan Presiden RI, meliputi bidang Budaya dan Manajemen Perubahan, Organisasi dan Tata Laksana, Quick Wins, Manajemen Sumber Daya Manusia dan Renumerasi, serta Evaluasi Kinerja dan Profil Polri 2005.

Program Quick Wins untuk masyarakat merupakan rangkaian dari reformasi birokrasi Polri yang bertujuan memberikan layanan bagi masyarakat dengan mencakup empat program unggulan. Di antaranya quick response alias respon cepat terhadap laporan dan pelayanan masyarakat, tranparansi pelayanan SIM, STNK dan BPKB, penyidikan tindak pidana, serta transparansi pengelolaan rekrutmen anggota Polri.

Sedangkan akselerasi reformasi Polri semakin dituntut akibat tuntutan perubahan dan besarnya tantangan tugas yang dihadapi. Dengan demikian, perlu percepatan dalam pembenahan Polri yang mencakup tiga program, yakni keberlanjutan program (sustainability program), program peningkatan kualitas kinerja, dan komitmen terhadap organisasi.

Upaya peningkatan kinerja Polri seiring reformasi yang sedang berjalan adalah pembangunan Management Information System (MIS) berupa sistem informasi operasional dan pembinaan, pembangunan Indonesia Automatic Fingerprint Identification System (INAFIS) alias sistem identifikasi sidik jari secara otomatis, serta pembangunan Pusat Informasi Kriminal Nasional (PUSIKNAS) Polri. Seluruhnya bertujuan menunjang pengendalaian kegiatan operasional dan pembinaan, serta layanan Polri kepada masyarakat.

Saat ini Polri berada pada transisi untuk mencapai Tahap II, yakni Partnership Building, yang mana keberhasilan pada tahap ini bakal menunjang sukses Tahap III, yaitu Strive For Excellence berupa pembangunan kemampuan pelayanan publik yang unggul dan dipercaya masyarakat.

Untuk ke depan Polri tidak hanya menitikberatkan pada pencitraan semata, tetapi juga memperhatikan aspek keamanan dalam negeri secara keseluruhan dengan mempertimbangkan tuntutan kebutuhan masyarakat dan tantangan global, termasuk pengamanan wilayah perbatasan serta menegaskan komitmen dan netralitas Polri dalam Pemilu 2009.

Di samping itu, dalam melaksanakan Program Quick Wins, khususnya di bidang transparansi pelayanan, Polri telah meluncurkan Program Integrated System pada Pelayanan Lalu Lintas, yaitu sistem pelayanan administrasi SIM, STNK, dan BPKB, serta kecelakaan lalu lintas secara online dengan pihak perbankan (BRI), Bea Cukai, dan Jasa Raharja.

Kapolri menilai program tersebut akan semakin cepat, murah, mudah, transparan, serta akuntabel. Dengan demikian masyarakat bisa merasakan manfaatnya secara nyata.

Ronald Siahaan I Jakarta

VOX POPULI VOX DEI

Oleh: SIGISMOND BPW NOTODIPURO
(Pemimpin Umum Tabloid FORSAS)


Proses kompetisi dalam Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 telah tuntas setelah keluar Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu 12 Agustus 2009, yang menolak gugatan pasangan Megawati-Prabowo dan JK-Wiranto.

Dengan demikian, pasangan SBY-Boediono telah sah secara hukum terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2009-2014 dengan satu putaran. Nec audiendi sunt qui solent dicere, Vox populi vox Dei, quum tumultuositas vulgi semper insaniae proxima sit!

Atas nama Keluarga Besar Tabloid FORSAS, kami mengucapkan selamat kepada pasangan SBY-Boediono yang telah terpilih secara langsung oleh mayoritas rakyat untuk memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia periode 2009-2014. Kemenangan SBY-Boediono merupakan kemenangan rakyat.

Sebagai bangsa, tuntasnya proses Pemilu merupakan awal dari suatu akhir, bukannya akhir dari suatu awal. Satu proses berdemokrasi telah kita lalui bersama dengan kondisi yang relatif aman dan tertib. Sejarah mencatat bahwa telah dua kali bangsa Indonesia memilih secara langsung pemimpinnya, walaupun masih perlu penyempurnaan di kemudian hari.

Selamat kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah berhasil mengusung demokrasi.

Akhir pesta demokrasi akan menjadi awal tantangan berikutnya, yaitu mendukung kepemimpinan SBY-Boediono sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2009-2014 untuk melanjutkan pembangunan karena masih akan berjalan dalam suasana krisis keuangan dunia yang belum pulih. Krisis keuangan dunia bisa berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan secara masif jika tidak diantisipasi secara tepat oleh Pemerintahan mendatang.

Dalam pidato kenegaraan di depan rapat pleno DPR-RI tentang RAPBN 2010, Presiden SBY menjelaskan bahwa pada tahun 2010 Pemerintah akan menetapkan kebijakan realistis dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen dengan asumsi-asumsi yang realistis pula, seperti harga minyak US$ 60 per barel, inflasi 5 persen, dan kurs rupiah sebesar Rp 10.000 per dolar AS.

Kebijakan Pemerintah pada tahun 2010 yang realistis itu menarik untuk dicermati karena prediksi International Monetary Fund (IMF) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2010 bisa mencapai angka 9 persen dengan asumsi kondisi perekonomian dunia akan mulai pulih pada 2010 tersebut.

Sebelum mengamininya, tentu kita harus menimbang-nimbang apakah mungkin krisis keuangan yang menimpa dunia sejak 2007 dapat dengan cepat pulih dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan? Apakah kebangkrutan massal perusahaan-perusahaan raksasa di negara-negara maju dapat segera bangkit dalam kurun waktu kurang dari 12 bulan?

Mari kita cermati titik berat pembangunan yang dicanangkan Presiden SBY pada tahun 2010 yang lebih ditujukan untuk meningkatkan ketahanan di bidang pertanian, ketahanan di bidang energi, serta pembangunan infrastuktur. Tiga sektor itulah yang menjadi landasan penting untuk menyokong pembangunan Indonesia ke depan.

Ketahanan pertanian akan menjadi penyokong kebutuhan rakyat atas pangan, ketahanan energi akan menjadi penyokong untuk kebutuhan atas sumber penggerak, serta infrastruktur yang akan menyokong arus transpotasi dan distribusi barang. Jika ketiga sektor tersebut telah tertata dengan baik di 2010, maka diharapkan pada tahun-tahun mendatang kemandirian bangsa akan lebih terjaga, sehingga pembangunan dapat dilakukan lebih merata dan menyebar di sektor lainnya yang lebih luas. Ini diperkuat dengan komitmen Presiden SBY untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dapat memperbaiki iklim investasi menjadi lebih kondusif.

Dengan sistematika pembangunan yang terencana dan tertata seperti itu, maka bukan tidak mungkin pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun-tahun mendatang dapat lebih terukur dan pasti, termasuk pada akhirnya akan menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan secara bertahap.

Penataan rencana pembangunan menjadi lebih tepat dan pasti dalam kondisi krisis keuangan dunia yang belum menentu dibandingkan hanya terlalu mementingkan target pertumbuhan ekonomi tinggi dengan asumsi-asumsi yang terlalu optimistis.

Tantangan berikutnya adalah ancaman terorisme yang masih menghantui bumi Indonesia. Aksi terorisme menyebabkan ketakutan dan kegelisahan yang dapat memberikan efek psikologis negatif terhadap pembangunan. Masyarakat akan selalu merasa terancam jiwanya dan menurunkan energi positif untuk meningkatkan kinerja. Dunia usaha pun akan diliputi oleh keraguan dalam berinvestasi dan akhirnya dapat memengaruhi perekonomian secara nasional.

Kita perlu mengapresiasi Kepolisian Republik Indonesia yang telah dengan cepat menyelidiki dan menangkap para pelaku pemboman Hotel JW Marriot dan The Ritz-Carlton Jakarta. Namun selama dalang utama aksi terror di Indonesia belum tertangkap, maka ancaman terorisme masih akan terus menghantui.

Sebagai bangsa yang cinta damai dan cinta keharmonian, maril bersama-sama bersatu dengan aparat negara untuk memerangi terorisme tanpa menabrak norma-norma kemanusiaan. Jadikanlah terorisme sebagai musuh bersama untuk segera dibasmi dari bumi pertiwi.

Vox Populi Vox Dei!
Jaya Negeriku, Harmoni Bangsaku